Make your own free website on Tripod.com
Selamat Datang di Web Site MASIGAB, Majelis Silaturahmi Warga Brebes
Home | About Brebes | Fokus | Kabar Cah Brebes | Dari Brebes | Newsletter | Opini | Wisata | Profil | Foto seputar Brebes | Kuliner Brebes
Opini

Hutan Brebes Berbasis Kemasyarakatan
 

Di Mana Laut Dipijak di Situ Gunung Dijunjung. Itulah satu kalimat yang pernah saya baca di suatu media masa, barangkali pas untuk kita renungkan sebagai warga Brebes yang memang memiliki lautan di sebelah utara dan pegunungan/hutan di daerah selatan. Apa artinya? Laut dan gunung merupakan suatu kesatuan yang tak akan terpisahkan. Seniman asal  Magelang, Sutanto menyebut gunung dan laut ibarat tubuh manusia. "Jika gunung adalah kepala sampai perut, laut sebagai kakinya. Adapun sungai-sungai, seperti  sungai Pemali, Cisanggarung, Cigunung, Cikeruh dll, merupakan urat nadi yang menghubungkan antarbagian dan memberikan kehidupan di dalamnya." Nah bagimana Brebes tidak banjir.kalau hutan di sebelah selatan gundul.

Masih dalam ingatan berita tentang banjir tahun lalu (2003) banjir telah melanda sebagian daerah Brebes dengan jebolnya tanggul sungai Pemali di desa Kaliwlingi, kecamatan Brebes (6/2-2004). Akibatnya ratusan hektar tambak udang dan bandeng musnah di terjang banjir bandang di beberapa desa Randusanga Kulon, Randusanga Wetan, Sigempol, dan Pandansari. Tentu kita sudah dapat memperkirakan betapa besar kerugian dan kesedihan masyarakat akibat banjir tersebut. Lalu dari catatan Walhi Bulan Februari 2003, banjir menimpa daerah Brebes yang sedikitnya merendam 5.000 rumah. Di samping mengakibatkan sekira 2.000 hektar tanaman padi puso, juga menggenangi tanaman tebu dan bawang, dan lahan tambak. Kerugian yang ditimbulkan sedikitnya mencapai Rp 5 miliar. Tak hanya di sebelah utara di daerah selatanpun hujan saat ini sering menjadi bencana longsor.

Lalu secara terpisah seperti yang di beritakan PR; Kepala Dinas Kepekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan, mengatakan, musibah banjir yang merata di sebagian wilayah Kabupaten Brebes tersebut, selain diakibatkan oleh banyaknya curah hujan, juga akibat adanya penggundulan hutan secara liar. Faktor ini menjadi penyebab utama, mengingat 3.034 hektare hutan di Kabupaten Brebes telah dibabat habis oleh penebang liar. Pernyataan yang membingungkan dan menjadikan suatu tanda tanya, khsusnya bagi saya.

Seingat saya, yang lahir dan besar di pegunungan selatan Brebes,  PT. Perhutani-pun banyak mengeksploitasi hutan/kayu dalam jumlah yang besar tanpa suatu upaya konservasi dan penyelamatan hutan yang selayaknya. Bahkan tak jarang oknum penjaga hutan pun menjadi bagian dari pengeksploitasian hutan. Kalau pernyataan pengundulan hutan secara liar di tujukan pada masyarakat sekitar mungkin akan lebih baik bila kita sama-sama melihat persentase atau perjalanan dari waktu kewaktu, berapa banyak pohon yang telah di tebang oleh PT. Perhutani dengan upaya konservasi yang dilakukan. Jadi sebaiknya mari kita benahi juga ke dalam, pemerintah (Perhutani) dalam memanage hutan  sebagai sumber daya alam  yang menghasilkan manfaat bagi manusia, khususnya masyarakat setempat dan kabupaten Brebes. Bukankah hutan untuk rakyat adalah satu misi yang selalu bisa kita baca bila berada di manggala/Departemen Kehutanan.

Pengelolaan Hutan Harus Melibatkan Masyarakat Lokal.

Pemanfaatan hutan dengan mengeksplorasi kayu sudah banyak dilakukan pada tahap kebablasan dan sampai pada kategori eksploitasi tanpa mengindahkan keberadaan hutan. Akibat dari ini tidak saja terganggunya ekosistem tetapi juga bencana bagi manusia. Merasakan hal tersebut  sebenarnya sudah sejak tahun 1997 PT. Perhutani mengembangkan program Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat/Masyarakat (PHBM). Dalam program ini, masyarakat bersama stake holder dilibatkan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta pemungutan hasil hutan yang berdasar pada asas kelestarian dan kemanfaatan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 49/Kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektare. Dengan program tersebut di harapkan hutan akan kembali menjadi fungsi awal sebagai suatu ekosistem yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia. Hutan sebagai sumber daya alam juga penghasilkan manfaat bagi manusia khususnya masyarakat setempat.

Menerapan program PHBM di Brebes sudah mulai di lakukan di beberapa desa walaupun masih terasa terlambat. Bahkah dari SM, 28 Januari 2004,  program tersebut baru di kenalkan untuk di kecamatan Paguyangan awal tahun ini 2004 sebagai model baru dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat. Kepala Perum Perhutani I Jateng melalui Kepala Biro Produksi Ir Edy Janad MM menyebutkan, Paradigma baru pengelolaan hutan adalah pengubahan pengelolaan hutan yang semula mengutamakan menghasilkan kayu menjadi pengelolaan sebagai ekosistem. Pengelolaan sumber daya hutan yang semula cenderung dikelola sendiri oleh Perhutani, kini dengan kolaborasi bersama masyarakat. Perubahan paradigma itu mendesak diimplementasikan agar masyarakat dan segenap sektor pendukung segera merasakan manfaat hutan. Dengan demikian, kelestarian hutan dapat dijamin. ''Pengelolaan hutan pada masa mendatang diharapkan mampu mewujudkan hutan sebagai ekosistem.''

Apa yang kita bisa lihat dari hal tersebut adalah ketidak-mampuan Perhutani dalam mengelola hutan. Mengelola hutan masa lalu yang di lakukan pemerintah/Perhutani yang hanya mem-fokuskan terhadap hasil kayu adalah hal yang sangat keliru.  Jangan salahkan masyarakat apatis, cuek, dan tidak merasa memiliki kekayaan alam tersebut adalah hal yang sangat dapat dipahami. Masyarakat tidak peduli lagi dengan alam sekitarnya. Padahal hutan bukan hanya milik pemerintah (Perhutani), tetapi juga milik rakyat, karena pengertian hutan negara di dalamnya harus mengandung pengertian bahwa negara sebagai institusi yang harus mengemban fungsi-fungsi: protectional functionmelindungi, welfare functionmensejahterakan, educational function-mencerdaskan, peacefullness functionmenciptakan kedamaian. Program PHBM  yang di lakukan pemerintah (Perhutani) seperti di Brebes ini adalah suatu hal yang patut kita dukung walaupun tentu Perhutani harus punya tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem.

Dalam otonomi daerah seperti sekarang, terkandung di dalamnya adalah inovasi dan kreativitas yang lebih besar dalam kesatuan masyarakat hukum. Artinya yang kreatif dan inovatif adalah masyarakat, swasta (dunia usaha) dan pemerintah daerah.  Dengan kata lain bahwa di dalam otonomi daerah itu sendiri terkandung maksud pemberdayaan potensi masyarakat termasuk masyarakat sekitar hutan. Kesadaran pemerintah daearah adalah cerminan sikap untuk melindungi masyarakat wilayah daerahnya, dari dampak-dampak negatif dan merugikan akibat rusaknya sumber daya hutan. Nah program mengelola hutan yang berbasis kemasyarakatan yang di gulirkan Perhutani mudah-mudahan dapat di fasilatasi aktif  oleh Pemda. Dan barangkali suatu hal yang mungkin saja bila suatu saat  akan ada langkah/sikap daerah untuk membuat PERDA serta mengajukan misal hak penguasaan kawasan hutan negara, beserta pengelolaan hutan oleh daerah, untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak ekologi, sosial ekonomi akibat pengelolaan oleh Perhutani pada masa lalu. Namun suatu yang perlu diingat sekalai lagi, bukanlah semata-mata akibat euforia otonomi daerah yang picik, yang berorientasi sekedar peningkatan PAD. Dan yang utama adalah kesadaran pada pengelolaan hutan yang lestari,  dengan titik berat pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat ( WR)